SUARA HATI ANGGOTA DPRD SURABAYA
SURABAYA – Gedung DPRD siang itu (9/9) tampak lengang, hanya terdapat beberapa petugas yang berjaga di bagian depan gedung yang terletak di jalan Yos Sudarso tersebut. Berita di media massa mengenai mobil dinas yang cukup santer di beritakan di media massa belakangan ini ternyata tidak mempengaruhi suasana di gedung tersebut.
Meski keadaan di gedung DPRD tidak terganggu akan tetapi, mantan anggota DPRD Surabaya yang tak mau mengembalikan mobil dinas (mobdin) tampaknya cukup mengusik anggota DPRD yang baru. Ini terlihat dari pengakuan salah satu anggota DPRD baru yang berhasil ditemui siang itu. “Belum ada keputusan yang jelas mengenai mobil dinas bagi kami sebagai anggota DPRD yang baru, hanya anggota DPRD lama yang di urusi mengenai mobil - mobil dinas tersebut.” Itulah kalimat pertama yang terlontar dari mulut anggota DPRD fraksi Demokrat dari komisi A Mohammad Anwar ketika ditanyai tanggapannya mengenai mobil dinas yang sedang diberitakan saat ini. Pernyataan tersebut terlontar begitu saja karena merasa yang menjadi sorotan hanyalah anggota DPRD yang lama. Sementara anggota DPRD baru yang telah mendapat janji akan mendapatkan mobil dinas berupa mobil Panther tak pernah ada kelanjutannya hingga sekarang.
Mohammad Anwar merasa bahwa pemberitaan di koran mengenai pengembalian mobil dinas terlalu di lebih – lebihkan, “Seharusnya pemberitaan di media massa tidak perlu sampai seperti itu.” Akan tetapi dirinya tetap setuju dengan keputusan pemerintah bahwa harus tetap ada tindakan dan putusan yang tegas terhadap anggota DPRD lama yang bersikap curang. “Itu adalah aset negara yang harus di kembalikan lagi apabila masa jabatan telah berakhir.” tegasnya. Karena menurut dia, mobil – mobil dinas tersebut dibeli dengan uang rakyat sehingga ketika masa jabatan berakhir harus segera dikembalikan. Ia sendiri berjanji tidak akan bersikap seperti itu ketika nantinya masa jabatan harus berakhir.
FELITA FEDELIA
51408004
SURABAYA – Gedung DPRD siang itu (9/9) tampak lengang, hanya terdapat beberapa petugas yang berjaga di bagian depan gedung yang terletak di jalan Yos Sudarso tersebut. Berita di media massa mengenai mobil dinas yang cukup santer di beritakan di media massa belakangan ini ternyata tidak mempengaruhi suasana di gedung tersebut.
Meski keadaan di gedung DPRD tidak terganggu akan tetapi, mantan anggota DPRD Surabaya yang tak mau mengembalikan mobil dinas (mobdin) tampaknya cukup mengusik anggota DPRD yang baru. Ini terlihat dari pengakuan salah satu anggota DPRD baru yang berhasil ditemui siang itu. “Belum ada keputusan yang jelas mengenai mobil dinas bagi kami sebagai anggota DPRD yang baru, hanya anggota DPRD lama yang di urusi mengenai mobil - mobil dinas tersebut.” Itulah kalimat pertama yang terlontar dari mulut anggota DPRD fraksi Demokrat dari komisi A Mohammad Anwar ketika ditanyai tanggapannya mengenai mobil dinas yang sedang diberitakan saat ini. Pernyataan tersebut terlontar begitu saja karena merasa yang menjadi sorotan hanyalah anggota DPRD yang lama. Sementara anggota DPRD baru yang telah mendapat janji akan mendapatkan mobil dinas berupa mobil Panther tak pernah ada kelanjutannya hingga sekarang.
Mohammad Anwar merasa bahwa pemberitaan di koran mengenai pengembalian mobil dinas terlalu di lebih – lebihkan, “Seharusnya pemberitaan di media massa tidak perlu sampai seperti itu.” Akan tetapi dirinya tetap setuju dengan keputusan pemerintah bahwa harus tetap ada tindakan dan putusan yang tegas terhadap anggota DPRD lama yang bersikap curang. “Itu adalah aset negara yang harus di kembalikan lagi apabila masa jabatan telah berakhir.” tegasnya. Karena menurut dia, mobil – mobil dinas tersebut dibeli dengan uang rakyat sehingga ketika masa jabatan berakhir harus segera dikembalikan. Ia sendiri berjanji tidak akan bersikap seperti itu ketika nantinya masa jabatan harus berakhir.
FELITA FEDELIA
51408004
Cukup timeliness mengingat pemberitaan tentang mobil dinas masih cukup hangat. Sayangnya Anda tidak cukup mengelola data yang Anda miliki. Berita ini terkesan subjektif karena Anda seolah-olah berada di pihak anggota DPRD yang baru.
BalasHapus